Guna mendorong investasi di bidang panas bumi (geothermal), Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar prosedur dan aturan di bidang tersebut dipermudah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan batasan minimal investasi langsung dalam pengelolaan dana haji masih dibahas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan batasan minimal investasi langsung dalam pengelolaan dana haji masih dibahas.

Pemerintah memastikan investasi dana haji dilakukan secara hati-hati, mengikuti ketentuan syariah dan dikembalikan kembali manfaatnya kepada jemaah haji.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mendiskusikan perkembangan seputar investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat bersama delegasi US-Asean Business Council.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan kesiapan infrastruktur web untuk menerima pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang Sosiologi Agama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah ingin terus mempererat hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Kunjungan Presiden World Bank Jim Yong Kim ke Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas komitmen Bank Dunia membantu penyediaan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan…

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah akan menunggu perkembangan produksi garam di lapangan sebelum menempuh langkah pemenuhan selain dari dalam negeri.

Wapres mengatakan fokus pembicaraan antara Kim dan dirinya adalah soal penanganan gizi buruk (stunting) dan kemiskinan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan pemenuhan garam konsumsi tetap dipasok dari dalam negeri kendati harga garam saat ini tengah melambung tinggi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan PAN. Menurutnya, suatu partai bisa saja meminta keluar dari sebuah kabinet pemerintahan.

Menurut Wapres, tidak ada yang berubah apabila redenominasi diberlakukan, termasuk tidak akan menggangu sistem perekonomian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan adanya perbaikan di tubuh Partai Golkar pascaditetapkannya Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan hanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu pasal dalam undang-undang (UU) bertentangan…