Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin mengatakan impelementasi penuh sistem verifikasi legalitas kayu SVLK pada tahun depan diyakini semakin…

Total kebutuhan garam nasional sebesar 3,6 juta ton tahun lalu didominasi oleh kebutuhan garam industri sebesar 65% yang pemenuhannya didapat melalui importasi

Kemenhut menyambut baik kebijakan penerapan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada seluruh hasil produk berbasis kayu, termasuk mebel…

Terhitung 1 Januari 2015, seluruh produk berbasis kayu termasuk mebel dan kerajinan harus mengantongi sertifikat legalitas kayu (SLK) berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas…

Beberapa strategi tengah disiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah kematian massal ikan, seperti yang terjadi di Danau Maninjau Agustus lalu.

Agenda ketahanan pangan dinilai dapat tercapai dengan memaksimalkan konsep pembangunan berkelanjutan (blue growth) demi terpenuhinya kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada…

Kepala Riset Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan rumput laut Indonesia terbukti memiliki daya saing yang tinggi sehingga potensial untuk terus memenuhi…

Keberhasilan konsep pembangunan keberlanjutan (blue growth) harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat.

Ada lima kesepakatan penting yang tercipta dari pertemuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina terkait…

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan keleluasaan untuk turut mengawasi jalannya distribusi bbm bersubsidi kepada nelayan.

Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko optimistis alokasi tambahan distribusi bbm bersubsidi dapat diserap nelayan tanpa menimbulkan kelangkaan.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya mencabut kebijakan pengurangan kuota BBM bersubsidi sebesar 20% untuk nelayan setelah dilakukan evaluasi…

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan pihaknya mendukung program nasional terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum…

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis target produksi garam rakyat mencapai 3,32 juta ton sampai tahun 2019, sekalipun diteruskannya program Pemberdayaaan Usaha Garam…

Wakil Presiden Boediono dan sembilan Kementerian/Lembaga menyepakati Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui REDD+.