Pihak Istana mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat tetap membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak pada persidangan kali ini karena berkaitan dengan APBN 2016.
Pemerintah akan mencabut surat keputusan pembekuan operasional Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah sekian lama organisasi tersebut dinon-aktifkan untuk kepentingan…
Usai Daftar Negatif Investasi direvisi, pemerintah menyatakan atensi multinational ritel-clothing company meningkat untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.
BPJS Kesehatan akan segera mengeluarkan peraturan BPJS untuk menengahi konflik skema Coordination of Benefit (CoB) antara lembaga itu dengan asuransi swasta selama ini.
Pemerintah menyatakan belum ada pembicaraan yang mengarah pada pencabutan revisi UU No.30/2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari program legislasi nasional (Prolegnas)…
Nama Agus Susanto mencuat setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan memonitoring percepatan perizinan investasi di daerah guna memastikan ease of doing business berjalan sesuai harapan.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan batas masa penundaan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam membahas revisi UU KPK tergantung dengan kejelasan informasi perihal…
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengambil jalan keluar sementara untuk menunda pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi No.30 tahun 2012.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan Demokrat bersedia membahas revisi UU KPK apabila ada penyempurnaan usulan yang bertujuan menguatkan…
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan meralat ucapannya terkait telah terbitnya surat Presiden untuk merevisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016, pemerintah melantik sekretaris dan deputi Badan Restorasi Gambut yang akan bekerja untuk merehabilitasi 2 juta ha ekosistem…
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak bisa menolak proses revisi UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.nn