Sejumlah pengusaha melaporkan dampak langsung dari pemadaman listrik ini, mulai dari kerusakan peralatan hingga penurunan produksi yang drastis.

Meski pemadaman listrik di Sumatra telah terjadi dalam 2 hari terakhir, Smartfren tetap melayani kebutuhan telekomunikasi pelanggan.

Program ini penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Pengembangan proyek MNK Kelok DET-1 ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan PHR dalam menajak sumur MNK Gulamo yang pertama di Blok Rokan.

Sejak Selasa (4/6/2024) hingga Rabu (5/6/2024), aliran listrik mulai dari Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman bergilir dengan durasi hingga belasan jam.

Kini 100% listrik pelanggan di Riau yang sebelumnya terdampak atau sebanyak 927.463 pelanggan telah menyala kembali.

Kompensasi Dibahas Kemudian, PLN Fokus Pulihkan Aliran Listrik di Riau

Pemerintah pusat dan daerah hingga sektor usaha swasta berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan listrik di Sumatra.

Pemadaman listrik total atau blackout di sejumlah wilayah Sumatra sejak Selasa (4/6/2024) diperkirakan akan mengerek beban operasional pengusaha hingga 300%.

Biaya listrik merupakan komponen biaya yang cukup besar dikeluarkan pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa.

Aliran listrik mulai dari Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman bergilir sejak Selasa (4/6/2024) hingga saat ini, Rabu (5/6/2024).

PLN terus berupaya melakukan pemulihan usai gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat.

Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2024.

Kondisi jalan daerah di Riau dulu beragam, ada yang masih berupa jalan tanah dan ada yang sudah perkerasan tapi mengalami kerusakan.

Sistem pengelolaan air limbah yang baru ini memiliki kapasitas 8.000 meter kubik per hari dengan potensi terhubung ke 11.000 sambungan rumah tangga (SR).

Nilai investasi pembangunan Jalan Tol Bangkinang – Koto Kampar mencapai Rp4,83 triliun dengan waktu pelaksanaan selama lima tahun.