BRI Finance konsisten melakukan transformasi digital dan culture yang selaras dengan induk, langkah ini sekaligus upaya mengejar aset Rp10 triliun pada 2024.

PLN menyebutkan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Cuti bersama 2024 sebanyak 10 hari, sedangkan kalender merah 2024 karena hari nasional mencapai 17 hari.

BI menetapkan koin Rp500 Bunga Melati tahun emisi 1991 dan 1997, serta koin Rp1.000 kelapa sawit tahun emisi 1993 tidak lagi berlaku mulai hari ini (1/12/2023)

Asuransi Tugu Pratama (TUGU) mengumumkan akan membayar dividen interim ke rekening investor jelang Natal 2023.

Total ada 40 nama yang memperebutkan bangku sebagai pengawas OJK sesuai amanat UU Omnibus Law Sektor Keuanagan.

Badan Pengelola Keuangan Haji menanggung Rp37,36 juta per jamaah dalam haji 2024. Nilai ini merupakan hasil pengembangan setoran awal jamaah selama masa tunggu.

Bank Tabungan Negara melaporkan laba Rp2,31 triliun dalam 9 bulan pertama 2023. Laba ini merupakan hasil audit reviu kantor akuntan publik Ernst & Young.

Harga saham-saham bank digital cenderung mengalami tren rebound sejak awal bulan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR)memperkirakan perpetual bond senilai Rp1,5 triliun dapat terbit pada Desember 2023 mendatang.

Perubahan lanskap perbankan Indonesia seperti fenomena penjualan bank asing, tutupnya BPR, hingga maraknya bank digital dinilai sebagai respon bisnis.

Perbanas mencatat terdapat tiga tantangan  yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global.

Ragam fasilitas telah dilekatkan oleh perbankan untuk para nasabah yang memiliki alat pembayaran kartu ini.

UU ASN memungkinkan pembukaan jalan agar jaminan sosial ketenagakerjaan yang saat ini terpisah antara Asabri, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebur.

Saat ini hanya ada empat bank berada dalam kasta teratas setelah OJK mengubah klasifikasi menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI).

Anggota Badan Supervisi OJK terdiri dari perwakilan masyarakat, akademisi, dan usulan pemerintah.