JAKARTA — Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta agar Kepolisian Republik Indonesia benar-benar mematangkan rencana pembentukan detasemen khusus antikorupsi untuk menopang…

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus Pimpinan DPR Ri Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi KTP-E.…

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin halid mengatakan pihaknya menyiapkan langkah strategis bagi partai maupun dalam menyikapi isu tersebut.

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia tengah membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi yang diharapkan dapat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas kejahatan yang…

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian menyatakan struktur Kepolisian Daerah di Kalimantan Utara akan segera dibentuk

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengakui usulan penutupan aplikasi Telegram oleh Kominfo dilatarbelakangi permintaan pihaknya. Hal itu disebabkan tercatat 17 kasus…

Pemprov Jateng mengklaim, hingga masa akhir jabatan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diperkirakan…

Aktivitas penambangan liar oleh sekitar 20 kelompok penambang pengeruk pasir dan bebatuan di area Sabo Dam Kaliputih, Desa Djumoyo, Kecamatan Salam, Magelang harus dihentikan…

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan pada periode 2010-2016 meningkat

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat beberapa akar persoalan yang harus secara serius ditangani oleh pemerintah dalam jangka panjang…

JAKARTA — Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK mengundang ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk dimintai pendapatnya pada Senin (10/7) terkait dengan langkah…

Anti Corruption Committee atau ACC menilai pendapat ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra terkait hak angket DPR RI terhadap lembaga antirasuah, KPK, lemah secara hukum

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan DPR berhak melakukan hak angket terhadap KPK agar kinerja lembaga antirasuah tersebut sesuai dengan undang-undang yang…

Menurut Yusril Ihza Mahendra, posisi KPK dalam hal ini sebagai badan eksekutif karena lembaga antirasuah tersebut menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan DPR RI berhak melakukan hak angket terhadap KPK agar kinerja lembaga antirasuah tersebut sesuai dengan undang-undang…

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan DPR RI berhak melakukan angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK