Indonesia Corruption Watch menilai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah ‘lompat pagar’ alias melampaui kewenangan saat mengusulkan kepada presiden untuk menerbitkan Perppu…

Indonesia Corruption Watch menyebutkan Presiden tak perlu mengeluarkan Perppu KPK

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan paspor calon jamaah umrah yang tertipu oleh Fisrt Travel yang sempat disita sebagai barang…

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pihak kepolisian harus menyelidiki lebih jauh penipuan berkedok biro perjalanan umroh oleh First Travel, untuk memastikan ada atau…

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menemui pimpinan KPK pada Kamis (24/8). Terkait hal itu, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya dan lembaga antirasuah itu membahas beberapa…

Kejaksaan Agung tidak memiliki kerjasama pengamanan dan pengawalan proyek strategis dengan Kementerian Perhubungan.

Pansus Hak Angket terhadap KPK diperkirakan berujung pada revisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut atau dikeluarkannya Perppu.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat Kementerian Perhubungan terkait dengan gratifikasi

Fraksi PAN di DPR RI setuju jika Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK berujung pada diterbitkannya Perppu lembaga antirasuah tersebut

Anggota dewan meminta aparat terkait mengusut tuntas jaringan penyebar konten negatif berbau SARA di media sosial pasca diringkusnya kelompok Saracen

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan angkat bicara perihal Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK.

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Dalam operasinya kali ini, pejabat Kementerian Perhubungan berinisial TB ditangkap KPK

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap KPK Masinton Pasaribu mengatakan jika dari dulu KPK terbuka untuk dikritisi dan diawasi hak angket terhadap…

Komisi II DPR RI akan mengkaji Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas)

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK Masinton Pasaribu menyatakan KPK harus hadir jika pihaknya memanggil lembaga antirasuah tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK bisa memanggil Presiden Joko Widodo