Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyatakan terjadinya tumpang tindih antara penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.

PT Mazda Motor Indonesia menargetkan penjualan All New Mazda 2 di Balikpapan bisa mencapai 20% dari keseluruhan pangsa pasar di segmen mobil subcompact hatchback di Kalimantan…

Pemkot Balikpapan mengkaji rencana penerapan kembali peraturan wali kota untuk pembatasan pembelian solar bagi truk.

Pemerintah Kota Balikpapan menganggap penggunaan kartu survei Pertamina bagi pengguna kendaraan beroda empat dan nelayan di kota tersebut mungkin saja dilakukan.

Amerika Serikat menjajaki investasi di Balikpapan seiring dengan pesatnya perkembangan infrastruktur dan industri di kota tersebut.

Kabupaten dan kota dengan peringkat daya saing yang tinggi dinilai cenderung lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan mulai 2015.

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, konsumsi Pertamax di Kalimantan meningkat hingga 21%.

Meskipun Balikpapan termasuk ke dalam kota dengan peringkat daya saing 10% ke atas, kota ini justru memiliki indikator sumber daya alam dan energi yang rendah.

Bess Centra Insurance membidik pekerja asing dan pelaku usaha industri migas dan pertambangan dengan membuka kantor cabang di Balikpapan.

Bess Central Insurance optimistis bisnis asuransi di Balikpapan tetap berkembang di tengah pelemahan sektor batu bara di kawasan tersebut.

Bess Central Insurance (BCI) membuka kantor cabang baru di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (2/12/2014).

Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan akan memprioritaskan penyelesaikan pembangunan proyek multiyears dalam APBD 2015.

Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Kalimantan Timur menyatakan dukungannya agar Aburizal Bakrie kembali menjadi ketua umum partai tersebut dalam periode selanjutnya.

Kadin Kalimantan Timur meminta agar Pemerintah Kota Balikpapan tak hanya terlibat dalam perijinan usaha, namun juga mengawasi jalannya usaha para investor di kota minyak.

Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) menilai pemerintah daerah di Kalimantan sangat lambat dalam memaksa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengurus sertifikat…

Kalimantan Timur dinilai hanya siap menghadapi masyarakat ekonomi Asean dalam jangka waktu pendek karena masih bergantung pada bahan ekstraktif.