Bank sentral menegaskan persoalan mengenai pendapatan dan surplus akibat selisih transaksi valas yang diperoleh melalui pelaksanaan operasi moneter seperti tertera dalam…
Per 5 Agustus 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa kepada 433 kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan, dengan jumlah sebesar Rp8,2 triliun.
Risiko penyimpangan ketika melaksanakan kebijakan (moral hazard) dalam operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia sangat dimungkinkan terjadi. Karena itu, perlu dilakukan…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap bergerak apabila diperintahkan oleh DPR untuk melakukan audit khusus pelaksanaan operasi moneter Bank Indonesia (BI), menyusul pernyataan…
DPR siap mempertimbangkan desakan perlunya audit khusus terhadap operasi moneter Bank Indonesia, menyusul dugaan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan operasi itu…
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan bahan baku atau barang modal, terlebih jika barang tersebut belum ada produksinya di Indonesia, tidak terkena dampak tarif…
Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sekaligus menandai secara resmi implementasi SIMAN di seluruh kementerian/lembaga…
Peningkatan kepatuhan (compliance) pajak masih menjadi fokus otoritas fiskal pada tahun ini. Pasalnya, Kementerian Keuangan melihat kejanggalan dari rasio penerimaan pajak…
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan 'hadiah lebaran' kepada tujuh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melantik ketujuhnya pada Rabu…
China, Jepang dan Singapura tetap menjadi tiga negara yang menjadi eksportir aneka komoditas nonmigas ke Indonesia pada paruh pertama tahun ini dengan pangsa total 49,43%.
Dengan mencatatkan surplus US$477 juta pada Juni 2015, secara akumulatif neraca perdagangan Indonesia pada semester I/2015 mencetak surplus US$4,35 miliarn
Selain faktor selisih harga, keputusan Pemprov DKI Jakarta dalam membeli tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) juga dinaungi aspek kecerobohan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai melakukan langkah pengalihan isu dengan menyerang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya terkait audit kasus pembelian tanah…
Pasca amukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan sejumlah temuan dalam audit terhadap APBD DKI tahun fiskal 2014.