JAKARTA: Hingga akhir kuartal II/2012, sebanyak Rp30,24 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang mencapai Rp1.200 triliun, masih diblokir.

JAKARTA: Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melaporkan dari 33 pemerintah provinsi hanya delapan provinsi yang menyerahkan dokumen penyerapan Anggaran…

 

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pembiayaan yang bersumber dari utang. 

JAKARTA : Dewan Perwakilan Rakyat mengindikasikan penolakan terhadap opsi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 yang dinilai akan menyengsarakan rakyat.Fary…

JAKARTA: Tingkat defisit yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 sebesar 1,62% dimaksudkan untuk mencapai target defisit…

 

JAKARTA: Target penanaman modal asing (PMA) sebesar US$30 miliar tahun ini  dapat terwujud bila  kondisi perekonomian global tidak mengalami perburukan.Ekonom Bank Central…

JAKARTA : Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur minimal 5% terhadap PDB agar perekonomian dapat berjalan secara berkelanjutan.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/…

JAKARTA: Penaikkan tarif tenaga listrik diproyeksi tidak akan memicu lonjakan inflasi, justru dapat membuka ruang fiskal untuk memperkuat pagu anggaran ketahanan pangan nasional.Menteri…

JAKARTA : Bank Indonesia diimbau berhati-hati dalam menggunakan cadangan devisa untuk stabilisasi nilai tukar. Kurs Rupiah yang stabil di level Rp9.500--Rp9.600/US$ dinilai…

JAKARTA:  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mempertegas perihal kebijakan tidak populer yang hendak ditempuh guna mengawal pertumbuhan ekonomi…

JAKARTA: Pemerintah harus memastikan implementasi Rencana Kerja Pemerintah dan APBN dapat meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat. 

JAKARTA: Kementerian Keuangan memproyeksikan terjadi penghematan anggaran hingga 13% dari lelang elektronik yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkeu.