Kalangan pengusaha angkutan umum di Kota Depok belum berencana menurunkan tarif angkutan umum. Padahal harga bahan bakar minyak telah turun sejak awal tahun ini.

Kendati tarif angkutan umum untuk semua trayek di Kota Bogor telah turun sebesar Rp500, kalangan pengusaha angkutan di Kabupaten Bogor belum berani menetapkan tarif baru.

Kalangan pengusaha angkutan umum di Kota Bogor memastikan telah menurunkan tarif angkutan sebesar Rp500 menyusul telah diturunkannya harga BBM pada awal tahun ini.

Pemerintah meminta pengelola rumah sakit swasta rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak pilih kasih dalam melayani pasien.

Keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai wahana alam tidak hanya dijadikan sebagai objek wisata. Selain sebagai tempat wisata, Kebun Raya memiliki sejumlah fungsi.

Pengelola Kebun Raya Bogor berharap rencana pengembangan 47 kebun raya di seluruh Indonesia bisa rampung pada 2020.

Pengelola Kebun Raya Bogor menargetkan jumlah pengunjung pada tahun 2015 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Liburan awal tahun 2015 dimanfaatkan sebagian warga Kota Depok untuk berkumpul bersama keluarga.

Lalu lintas di sebagian ruas jalan Kota Depok pada hari pertama tahun 2015 terpantau lancar.

Tahun 2015, Depok memiliki pejabat eselon baru. Lima kepala dinas lingkup Pemerintah Kota Depok resmi dilantik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok siap merazia kalangan pengemis dan anak jalanan di sejumlah titik menjelang tahun baru 2015.

Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan.

Pemerintah Kota Depok membuka peluang kerja sama pada investor untuk mengembangkan wisata air dengan memanfaatkan sejumlah situ di kota tersebut.

Aliansi Organik Indonesia meminta pemerintah membantu promosikan dan pengenalan pada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk pertanian organik.

Masalah pemasaran produk hasil pertanian organik dinilai masih menjadi persoalan para pelaku industri dan pemangku kebijakan di sektor tersebut.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberi masukan agar Hamdan Zoelva tidak lagi mencalonkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.