KPK mengusulkan pemberian sanksi denda sebesar 300% dari nominal kecurangan atau fraud yang dilakukan rumah sakit dalam penggunaan Dana Jaminan Kesehatan.

KPK mengestimasi kerugian masyarakat akibat kecurangan atau fraud di bidang layanan kesehatan di Indonesia mencapai Rp20 triliun.

BPJS Kesehatan menilai penurunan daya beli masyarakat berdampak pada peserta mandiri yang menunggak iuran hingga Rp14,12 triliun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syarif Yunus menjelaskan saat ini portofolio investasi dana pensiun DPLK 70-80% berada di deposito.

BPJS Kesehatan menyatakan penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada kemampuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar iuran.

Pendapatan investasi seperti kupon obligasi menjadi andalan perusahaan asuransi termasuk BPJS Kesehatan untuk menjaga kemampuan membayar klaim.

Pemerintah mengumumkan rancangan kenaikan manfaat JKP sebesar 45% dari upah terakhir dengan batas maksimum Rp5 juta selama 6 bulan berturut.

Iuran JKP atau tunjangan pengangguran adalah 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 37 ribu pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur program pensiun tambahan bersifat wajib. Ketentuan ini menjadi amanat dalam UU P2SK.

Menjelang lengser, Presiden Jokowi berencana menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Wacana itu bergulir saat PHK melonjak.

Pemerintah akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP yang juga diberikan kepada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Manfaat program JKP yang mulanya dibayar 45% dari gaji terakhir untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya dinaikkan menjadi 45% untuk 6 bulan.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK menyebut ada 6 objek pembiayaan yang bisa dimanfaatkan multifinance.

Mandala Finance (MFIN) mengatur strategi pendanaan untuk menyambut transisi pemerintahan baru.

Menurut OJK, postur APBN 2025 menopang pertumbuhan konsumsi, sehingga terdapat peluang industri asuransi jiwa untuk turut tumbuh.