Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyampaikan keputusan PT Citra Wassphutowa untuk melakukan pencanangan tiang pertama di proyek tol Depok-Antasari tidak menyalahi aturan…
Lead konsorsium BUMN untuk proyek tol atas laut Jakarta-Surabaya PT Jasa Marga Tbk. menyatakan belum mengajukan proyek tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena mengikuti…
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 40/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan…
Kementerian Pekerjaan Umum menandatangani perjanjian serah kelola situ kepada empat pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan…
Lalu lintas harian rata-rata (LHR) dua ruas tol milik PT Margautama Nusantara di Kota Makassar mengalami kenaikan 15% sepanjang 2013 dari tahun sebelumnya.
PT Margautama Nusantara berencana menyediakanTraffic Information System (TIS) di beberapa titik pusat kemacetan di sekitar area tol perusahaan di Makassar yakni tol Pelabuhan…
Tidak adanya lembaga yang dapat menjamin dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset perusahaan daerah air minum (PDAM), membuat Kementerian Keuangan melonggarkan jadwal…
Hingga 4 Juli 2014, progres 176 PDAM yang tidak sehat yang mengikuti program restrukturisasi adalah sebanyak 76 di antaranya telah selesai restrukturisasi. Kemudian, 10 PDAM…
Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesulitan membuktikan lokasi yang terindikasi menyalahi penggunaan fungsi lahan dan izin pembangunan di kawasan nasional strategis Jakarta,…
-Dari tiga lokasi yang terindikasi menyalahi penggunaan fungsi lahan dan izin pembangunan di kawasan nasional strategis Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,…
Kementerian Pekerjaan Umum menggelar kegiatan Gerakan Peduli Situ dan Sungai di Situ Cipicung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, hari ini, Rabu (7/5/2014).
Penyelenggaraan infrastruktur jalan dengan pendekatan teknologi yang aplikatif sangat dibutuhkan sejalan dengan kebutuhan akan kualitas yang lebih baik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kebutuhan dana untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah jaringan jalan di wilayah itu diperkirakan mencapai Rp2 triiliun.