Pengamat menyebut Permendag No. 31/2023 masih abu-abu, sehingga TikTok Shop sudah boleh beroperasi hanya dengan memindahkan backend ke Tokopedia.

Lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count hasil Pemilu 2024 memiliki daya tangkal peretasan, tetapi rawan ancaman internal.

Tepat dua bulan setelah TikTok Shop kembali, migrasi back-end TikTok-Tokopedia sudah rampung 75%.

KPU juga menjamin setiap warga dapat memonitor, memantau, dan bersama-sama mengawal perhitungan suara di TPS sehingga hasil real count Pilpres 2024 sahih.

Kemenkominfo bakal perbolehkan satelit Starlink memberikan layanan ke pasar ritel di seluruh Indonesia, selama Elon Musk tunduk pada peraturan yang berlaku.

Perizinan yang sedang diurus oleh Starlink diduga untuk memuluskan mereka melayani segmen ritel di Tanah Air. Bakal bertarung dengan operator seluler?

Ilmuwan memperkirakan perang nuklir akan membuat 99% manusia mengalami kelaparan. Bakal ada awan gelap selama 5 tahun lamanya.

Migrasi TikTok Tokopedia telah berjalan lebih dari 2 bulan, dengan perkembangan 70% sistem diklaim telah dipindahkan. KPU dan Kemenkop masih memantau.

Pengamat telekomunikasi menilai jaringan pengalur (backhaul) internet untuk Ibu Kota Negara (IKN) seharunsya berbasis serat optik, bukan satelit Starlink.

Menkominfo memastikan bahwa perpres menengai publisher rights bakal segera rilis dalam waktu di tengah penolakan Facebook

Kemenkominfo memastikan tidak akan membatasi wilayah layanan Starlink. Satelti orbit rendah milik Elon Musk tersebut dapat melayani seluruh wilayah RI

Elon Musk disebut tengah mengajukan perizinan untuk mengoperasikan satelit di Indonesia

Kehadiran Starlink milik Elon Musk di IKN memang bisa mempercepat komunikasi dan persinyalan, hanya saja mengandung potensi risiko keamanan data.

APJII angkat bicara terkait rencana proyek satelit low earth orbit (LEO) Starlink milik Elon Musk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

PWI Pusat optimistis platform-platform asing akan menaati aturan Publisher Right di Indonesia jika disahkan pemerintah.

Pengamat menilai penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights kurang terbuka, diduga untuk menghindari kritik.