Pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada kuartal III/2024 sejumlah 17,98 juta penumpang atau meningkat 14%.

Warga Binaan Perempuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kerobokan Denpasar mendapat pembinaan wirausaha.

Petugas telah melakukan 1.261 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sejumlah Rp16,5 miliar.

Krisis air di Tiga Gili masih terus berlanjut tanpa kepastian kapan pemerintah bisa menyelesaikan persoalan yang mengancam industri pariwisata tersebut.

Hingga Agustus 2024 sudah terdapat 247 WNA yang dideportasi dari Bali karena berbagai pelanggaran. Terbaru, Imigrasi menemukan WNA membuka prositusi online.

Para pelaku pariwisata dan Pemprov Bali lebih menyarankan wisatawan menggunakan produk tembakau alternatif daripada rokok

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Provinsi Bali sejak 2005.

Pelaku pariwisata di Bali mulai berupaya meminimalisir dampak polusi tembakau atau asap rokok di kawasan pariwisata dan fasilitas umum.

Masalah air bersih di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) tidak kunjung teratasi walaupun sudah menjadi sorotan berbagai pihak.

Informasi adanya cadangan emas 2,1 miliar ton tersebut merupakan informasi yang menyesatkan atau hoax.

Pemerintah mengevakuasi tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali dari Lebanon.

Selama gelaran MotoGP Mandalika 2024, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Lombok pada 27 hingga 30 September 2024 tercatat mencapai 38.054 penumpang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jembrana dituntut untuk menjaga netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anak usaha emiten PT. Erajaya Swasembada (ERAA), PT. Era Active Lifestyle melakukan ekspansi ke Bali.

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan larangan agar para Calon Bupati tidak berkampanye di tempat suci  atau  tempat ibadah.

Pemerintah memberikan fasilitas tax holiday atau insentif pajak bagi investor yang menanamkan modal minimal Rp100 miliar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.