Dewan Pers akan mendalami laporan dua anggota DPRD DKI Jakarta ke Bareskrim Mabes Polri perihal produk jurnalistik yang diduga tidak berimbang.nn

Dewan Pers mengakui laporan Majalah Tempo edisi Bukan Sembarang Rekening Gendut, 19-25 Januari 2015 merupakan karya jurnalistik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan No. 40/2014 tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan mantan Direktur Utama Bank BJB…

Dewan Pers menyayangkan sikap Polri yang mengusut karya investigasi Majalah Tempo tentang dugaan aliran dana rekening tak wajar komjen Pol Budi Gunawan.nn

Penyidik Satuan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya menuntaskan pengambilan keterangan dari saksi ahli yang disediakan oleh dewan pers untuk kasus pelaporan Majalah…

Penyidik Polda Metro Jaya mengaku keberatan terhadap peliputan media saat pihaknya mengambil keterangan anggota Dewan Pers untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP)…

Tiga penyidik Polda Metro Jaya mencecar Dewan Pers dengan sedikitnya 40 pertanyaan atas pelaporan majalah Tempo oleh LSM ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian…

Mantan Dirut BJB Bien Subiantoro memenangkan gugatan atas surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menggagalkannya dalam uji kelayakan dan kepatutan seleksi…

Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap penyerahan berkas penanganan Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung sebagai langkah…

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat berpendapat bahwa hakim sangat dimungkinkan menemukan hukum baru dalam memberikan keputusan untuk sebuah kasus.nn

Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memberikan celah pengelolaan sumber daya air untuk swasta atau pengusaha meski telah membatalkan UU UU NO. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Komisi IX DPR meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengkaji ulang usulan kenaikan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran…

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menganggap UU NO. 7/2004 tentang Sumber Daya Air itu sangat liberal dan tidak sesuai dengan nafas Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengisyaratkan negara bisa runtuh karena melemahnya kepercayaan dari penyelenggara negara.

Meskipun konflik internal masih belum tuntas, Partai Golkar segera melakukan seleksi kepada sejumlah kader di daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah.

Politisi dari Komisi III DPR meminta masyarakat ikut mengawasi sistem penggajian kepada pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.