DPR meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan secara detail kinerja menteri sebelum merombak struktur menteri Kabinet Kerja agar program-program pemerintah mampu memberikan…

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bisa mendaftarkan kadernya sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2015 setelah mendapat putusan keabsahan kepengurusan dari…

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Lembaga swadaya masyarakat Setara Institute menilai tim pengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu yang diprakarsai Jaksa Agung M. Prasetyo dan Komnas HAM berisiko menjerumuskan…

Ternyata masih banyak orang yang ingin menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditengah kuatnya isu pelemahan dan kriminalisasi pimpinan lembaga antirasuah itu.

Komisi I DPR meminta pemerintah segera melakukan investigasi forensik terhadap pesawat milik TNI-AU jenis Hercules C-130 yang mengalami kecelakaan di Medan, Sumatra Utara,…

Sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku belum ada pembicaraan perihal perombakan Kabinet Kerja dengan pemangku pemerintah meski diisukan…

Meski mendapat persetujuan dari kalangan DPR untuk menjadi calon Kepala Badan Interlijen Negara (BIN), Letjen TNI. Purn. Sutiyoso mendapat catatan khusus 5 fraksi di Komisi…

Komisi I DPR meminta TNI AU menghentikan praktik komersialisasi pesawat angkut militer yang jamak membawa serta penumpang sipil keluarga TNI.

PDIP, partai utama pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014, terus menguatkan wacana soal adanya pelemahan wibawa Presiden yang dilakukan oleh menterinya.

Video berisi pernyataan menteri yang dinilai menghina Presiden dikabarkan telah beredar di kalangan terbatas. Sementara itu, pengamat meminta agar Presiden Joko Widodo menunjukkan…

Komisi III DPR segera mengambil keputusan terhadap enam calon Hakim Agung pada Kamis (2/7/2015) atau satu hari sebelum masa sidang IV periode 2014-2015 berakhir pada Jumat…

Presiden Joko Widodo harus berani mengganti menteri-menteri yang tidak kapabel meski berasal dari partai politik pendukung saat Pilpres 2014.

Di tengah munculnya wacana dana aspirasi, kita melihat betapa DPR telah "bekerja cepat" dalam membuat payung hukum untuk mengabsahkan adanya alokasi dana tersebut.

DPR meminta pemerintah mewaspadai sejumlah ancaman yang berisiko menggagalkan Pemilihan Kepada Daerah serentak gelombang I yang sesuai rencana akan digelar pada 9 Desember…

Partai politik pendukung pemerintah meyakini Presiden Joko Widodo akan menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR.