Pemerintahan menetapkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 sebesar Rp400,3 triliun atau turun 5,29% dari anggaran 2024 Rp422,7 triliun.

Anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Jokowi 2015-2023 mencapai Rp3.167 triliun.

Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Lantas, berapa porsi anggaran untuk IKN?

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata merespons usulan tambahan kuota FLPP 2024 yang disampaikan pengembang rumah subsidi.

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku akan langsung bertolak ke IKN pada sore hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyatakan telah membangun jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km) selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden.

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung terkait dengan pembangunan IKN saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8/2024).

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyinggung proyek IKN dalam pidatonya di agenda pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada Jumat (16/8/2024).

Bisnis, JAKARTA – Pemenuhan backlog kepenghunian masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, meski Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat telah menyalurkan…

BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR sebesar Rp142,11 triliun sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.

Pakar menilai pemerintahan Prabowo setidaknya perlu mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

Kementerian PUPR menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta menjadi rusun ASN akan rampung pada tahun ini.

Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogro Seksi 1 yakni ruas Solo – Purwomartani sepanjang 42,8 kilometer (Km) tidak lama lagi akan mulai dapat dilintasi.

Presiden Jokowi telah mengucurkan anggaran infrastruktur Rp3.592 triliun selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, apa saja hasilnya?

Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru terkait kemudahan berusaha di IKN, salah satunya mengatur tenaga kerja asing.

Bambang Brodjonegoro mengungkap 3 alasan pemerintah memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser.