Pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP)

Pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil, namun bukan ingin mengakusisi Sritex.

Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

Pailitnya Sritex seakan menumpuk permasalahan industri padat karya di Indonesia beberapa waktu belakangan.

Meski pailit, Presiden Prabowo Subianto ingin Sritex terus melakukan aktivitas ekspor-impor. Dananya dari mana?

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan dirinya dan Apindo membahas setidaknya tiga topik, mulai dari UMP hingga industri padat karya.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perjanjian dagang RI-Uni Eropa (IEU-CEPA) harus tuntas dalam waktu singkat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara khusus menyoroti sektor tekstil di industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Para pendaki bisa menyelesaikan 7 summit gunung Indonesia dengan mencapai puncak tertinggi di sejumlah pulau, dari ketinggian 2.278 mdpl hingga 4.884 mdpl.

Penarikan pajak dari shadow economy, seperti judi online, khawatir diartikan sebagai wacana pelegalan sejumlah aktivitas ilegal demi penerimaan negara.

Perputaran uang di ranah shadow economy diperkirakan mencapai Rp8.300 triliun. Manfaatnya bagi negara begitu minim karena aktivitas itu tidak tersentuh pajak.

Seluruh anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Baleg DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

Di antara negara-negara BRICS, China tercatat sebagai yang paling banyak berinvestasi di Indonesia.

Berikut cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP, yang dikenal juga sebagai PPh 21, berdasarkan penjelasan Ditjen Pajak Kemenkeu.

Pemerintah ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online turut dikenakan pajak. Apakah perlu melegalkan?

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang sebut pejabat harus menggunakan buatan Pindad.