Presiden Joko Widodo telah menunjuk utusan khusus untuk membahas persoalan perbatasan wilayah maritim dengan pemerintah Malaysia yang akan berlangsung pada akhir Agustus…

Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji meningkatkan kerja sama perbatasan dengan negara tetangga untuk mencegah perompakan kapal bermuatan di wilayah perairan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim Indonesia siap untuk menghadapi momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlangsung pada Desember 2015.

Organisasi Asia Tenggara Association of Southeast Asian Nations diminta membenahi sejumlah persoalan yang mendera kawasan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun struktur…

Wacana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam kitab undang-undang hukum pidana masih menjadi kontroversi. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut berkomentar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Muktamar Nahdlatul Ulama sudah berjalan secara demokratis, dan konflik yang ada merupakan hal yang wajar terjadi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlunya perbaikan kinerja menteri bidang ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 tetap bisa mencapai perkiraan pemerintah yang sebesar 5,2%, meski realisasi dua kuartal pertama belum…

Transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik per Juli 2015 mencapai Rp15 triliun atau setara nilai transaksi e-catalog setahun penuh pada 2014.…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meminta wakil presiden membuat kebijakan untuk memperbaiki ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Relawan pendukung Presiden Joko Widodo mendesak adanya perombakan kabinet dengan segera, terutama menteri-menteri bidang ekonomi, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri negara badan usaha milik negara dinilai belum menempatkan korporasi pemerintah sebagai agen pembangunan sesuai nawacita Presiden Joko Widodo.

Pemerintah mengakui depresiasi rupiah memberi tantangan terhadap pengelolaan investasi dana pendidikan yang disediakan negara melalui Kementerian Keuangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta 128 peserta penerima beasiswa pemerintah untuk membayar utang setelah lulus menyelesaikan pendidikan di luar negeri.

Pemerintah akan memberangkatkan 128 orang penerima beasiswa pendidikan strata dua dan strata tiga ke sejumlah universitas ternama di luar negeri pada 2015.

Tingkat inflasi yang rendah sampai pertengahan 2015 dinilai menjadi momentum yang tepat untuk menurunkan suku bunga acuan.