Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang membahas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pasti tak lepas…
Sejumlah petisi semakin gencar menuntut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk lengser dari jabatannya, menyusul kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil…
Pemerintah berfokus mempertahankan kekuatan ekonomi agar tak bergantung pada negara asing sehingga dapat menyempurnakan konstitusi dan ketatanegaraan nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak menolak jika Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus dugaan pemufakatan jahat tidak pidana korupsi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat…
Menanggapi rekaman percakapan terkait kasus dugaan pencatutan nama kepala negara untuk melobi PT Freeport Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir adanya kecongkakan…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keras rekaman percakapan yang diputar dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto oleh Mahkamah…
Pemerintah meminta PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) bekerja sama memasok 100.000 ton benih bibit unggul senilai Rp1 triliun untuk pemenuhan produksi…
Pelaksanaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang membahas kasus pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mendapat perhatian besar dari Wakil Presiden…
Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan kepada Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk jujur dan berbicara apa adanya dalam sidang MKD yang digelar hari ini,…
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi pengunduran diri Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Prambudito sebagai bentuk kejujuran dan sportifitasnya sebagai pejabat negara.…
Perombakan komposisi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Fraksi Partai Golongan Karya saat menangani kasus pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto menuai reaksi keras…
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah tak akan sanggup mengejar kekurangan target penerimaan pajak 2015 yang melebihi Rp400 triliun dalam sisa waktu satu bulan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala desa berhak menolak 'paksaan' pengadaan komputer jinjing dengan nilai fantastis ketika mencairkan dana desa.
Lima praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang melakukan pemukulan terhadap taruna Akademi Militer dipastikan telah diberhentikan dengan tidak hormat.