Pengelola negara dinilai lebih disibukkan membuat aturan tentang layanan publik dibanding mengimplementasikannya.

Rektor UGM Pratikno menyatakan kalangan akademisi dan aktivis mendapat kritikan lewat media stiker bergambar Presiden Soeharto tersenyum.

Ada empat persoalan yang merusak demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sehingga bisa menjadi politik yang sangat mahal.

Sistem demokrasi yang ada saat ini di Indonesia dinilai belum memberikan kepastian hukum, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) justru semakin merajalela, sehingga banyak…

Pemilu 2025 berlangsung dengan aman dan demokratis.Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden terpilih, Notonagoro dan Mangkubuwono, mengantongi suara mayoritas,…

BISNIS.COM, JAKARTA—Setelah reformasi berjalan selama 15 tahun yang ditandai jatuhnya “Rezim Soeharto” pada 21 Mei 1998, perkembangan demokrasi malah mengalami defisit akibat…

BISNIS.COM, JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai laporan pengaduan terhadap oknum Komisi Pemberantasan Korupsi  ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareksrim) Polri…

BISNIS.COM, JAKARTA: Indonesia berada dalam kondisi darurat demokrasi menyusul menguatnya sistem demokrasi plutokrasi dan dinastitokrasi baik di lembaga pemerintahan maupun…