Pernyataan efektif dari OJK soal rights issue Waskita akan diterbitkan setelah Peraturan Presiden (PP) Penyertaan Modal Negara (PMN) dirilis.

Realisasi anggaran PEN baru mencapai 61,3 persen atau sekitar 6% setiap bulannya, padahal 2021 akan berakhir dalam dua bulan ke depan.

Hutama Karya yang semula di APBN 2021 mendapatkan PMN Rp6,2 triliun, ditambah lagi dengan PMN di dalam cadangan PEN Rp9,1 triliun, dan ditambah lagi dari SAL Rp9,9 triliun.…

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).

Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada BUMN yang sakit dengan suntikan PMN.

Garuda Indonesia memiliki rencana melepas saham beberapa anak usaha ke pasar modal sejalan dengan permasalahan keuangan yang membelit perseroan.

Erick Thohir menyampaikan sejumlah kinerja BUMN, seperti pembentukan Holding Bank Syariah, penyaluran dividen, dan kontribusi pajak terhadap negara.

Setoran modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata kurang Rp4,3 triliun. Bakal ditambal dengan penyertaan modal negara (PMN)?

Dalam rights issue Waskita pemerintah akan menyerap saham baru senilai Rp7,9 triliun dalam bentuk PMN dan Rp4 triliun akan ditawarkan kepada investor publik

Rapat Kerja Komisi VI bersama BUMN menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2022, dengan rincian BNI sebesar Rp3,5 triliun dan BTN…

Hutama Karya akan mendapatkan suntikan dana segar dari negara untuk pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Menteri BUMN mengungkapkan penugasan ini juga untuk persiapan ASEAN Summit pada 2023 di Labuan Bajo.

Selain menguatkan CAR bank, suntikan PMN ke BNI juga memberikan ruang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Instran mengusulkan agar pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan PMN karena bisa menimbulkan preseden buruk.

BPUI atau IFG kini mengganti rencananya akibat PMN 2022 Rp2 triliun tak jadi dialokasikan pemerintah pusat, dengan menambah porsi penggalangan dana internal.