Pemerintah kembali membuka program sertifikasi halal gratis pada 2023. Cek kuota dan syarat daftarnya berikut ini.

Mixue beberkan alasan mengapa pihaknya hingga kini belum mendapat sertifikat halal dari MUI meski sudah diurus sejak 2021.

PZZA optimistis industri halal bakal berefek positif karena konsumen di Tanah Air mayoritas beragama muslim.

Pelaku industri halal nasional mendapatkan momentum menjadi pemain utama dalam industri halal global, seiring pertumbuhan permintaan yang signifikan.

Penerbitan sertifikat halal kini telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Simak syarat dan cara mendapatkan sertifikat halal.

Dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2022 Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat dunia, tertinggal oleh Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan…

Dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2022 Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat dunia, tertinggal oleh Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan…

Kebutuhan akan halal traceability mendorong perlunya investasi dan kehadiran rantai pasok berstatus halal.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, secara bertahap, logo halal yang diterbitkan MUI tak akan lagi berlaku. Sebagaimana ketentuan undang-undang (UU), sertifikasi…

Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia

Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

DPR menegaskan penerbitan logo halal merupakan amanat UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki rencana untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2022.

Postingan mengenai restoran AYCE Hanamasa, yang diunggah oleh pengguna Instagram bernama @anggiyusriani viral di media sosial karena masalah sertifikasi halal.

Berikut cara mendapatkan sertifikasi halal MUI untuk restoran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).