Menjelang pelaksanaan musyawarah nasional, Politisi Senior Partai Golongan Karya Jusuf Kalla menguraikan pendapat terkait kriteria yang harus dimiliki calon orang nomor satu…

Partai Golongan Karya Diimbau memilih ketua steering committee atau panitia acara Musyawarah Nasional yang memahami sistem dan aturan yang berlaku di Partai Beringin dengan…

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan Kalijodo di Jakarta Barat yang termasuk jalur hijau mendapat perlawanan keras dari warga yang diwakili tokoh masyarakat…

Pemerintah memamerkan perbaikan sistem birokrasi yang dirangkum dalam 10 paket kebijakan stimulus ekonomi kepada Uni Eropa yang meminta kemudahan berinvestasi.

Masyarakat diminta tak khawatir dengan adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tujuannya justru untuk memperkuat posisi hukum lembaga tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera meminta laporan dan memeriksa kondisi perkembangan kecelakaan pesawat latih milik TNI AU di Malang, Rabu(10/2/2016).

Kebijakan menghentikan pasokan premium di DKI Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Pemerintah berjanji memperbaiki sistem pendukung investasi demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2016, seiring pencapaian 2015 yang hanya 4,79% atau lebih rendah dibanding…

Generasi muda diminta memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan serta terus mengembangan teknologi demi mengejar ketinggalan dari bangsa lain menuju revolusi industri keempat.

Pemerintah meminta perusahaan perbankan milik negara melakukan konsolidasi prosedural dan sistem agar mampu memperkuat sektor keuangan nasional.n

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tindak korupsi yang melibatkan mantan menteri pariwisata Jero Wacik.

Kalla mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk menguji layanan izin investasi itu secara sembunyi-sembunyi.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diminta mempercepat proses pembebasan lahan agar pemancangan tiang pertama proyek Bandara Kulon Progo bisa segera terealisasi pada Mei 2016.

Pemerintah akan mengevaluasi target penerimaan negara pada tahun mendatang, seiring pencapaian penerimaan pajak senilai Rp1.000 triliun per 25 Desember 2015

Pemerintah mengklaim dana ketahanan energi berfungsi sebagai dana cadangan jika sewaktu-waktu harga bahan bakar minyak melambung.