Presiden Joko Widodo belum tentu hadir dalam Peringatan 10 Tahun Tsunami Aceh.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan setiap kegiatan ekspor yang dilakukan pengusaha nasional harus menggunakan letter of credit (L/C) agar nilai devisa dan volumenya tercatat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Perppu Pilkada Langsung akan diterima oleh DPR, namun harus disederhanakan pelaksanaannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadiri Badan Usaha Milik Daerah Expo 2014 di JX International Surabaya Jawa Timur malam ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana kenaikan harga elpiji 12 Kg Rp1.500 pada awal 2015 merupakan kewenangan penuh Pertamina.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perekonomian Indonesia tahun mendatang akan lebih bergairah karena pemerintah gencar mengeluarkan kebijakan anggaran untuk mengejar…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum ada pembicaraan soal pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781 miliar untuk modal menuntaskan pembayaran ganti rugi…

Pemerintah akan menghentikan pembangunan gedung untuk pemerintahan mulai tahun depan, kecuali bangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak untuk meningkatkan…

Pemerintah akan melipatgandakan anggaran pembangunan infrastruktur hingga Rp400 triliun pada tahun anggaran 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta anggota asosiasi Gabungan Pengusaha Konstruksi untuk mencari proyek gedung milik swasta karena ada moratorium pembangunan kantor pemerintah.…

Akhir tahun waktu yang tepat untuk menghabiskan liburan ke luar negeri bersama keluarga ataupun kolega. Tetapi jangan harap jika anda seorang pengusaha yang belum menyelesaikan…

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar melakukan penghematan anggaran demi merealisasikan target pembangunan infrastruktur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan produktivitas lahan 100 ton tebu per hektare, rendemen 10% dan penambahan sedikitnya 10 pabrik baru menjadi syarat swasembada produksi…

Politisi Senior Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perpecahan partai beringin akan membahayakan situasi perpolitikan dalam negeri.

Jusuf Kalla menegaskan wacana Musyawarah Nasional (Munas) tandingan merupakan efek ketidakpercayaan terhadap rencana gelaran Munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014.