Komnas HAM meminta polisi transparan dan adil dalam mengungkap kasus penembakan warga pengunjuk rasa di Parigi Moutong, Sulteng yang diduga pelakunya merupakan aparat penegak…

Warga yang pro dan kontra tambang di Desa Wadas hingga saat ini masih belum akur. Menyikapi hal itu, Komnas HAM meminta bantuan Ormas GP Ansor.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo mengalami trauma kekerasan yang dilakukan oleh…

Komnas HAM membeberkan hasil temuan lapangan usai mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Sabtu (12/2).

Komnas HAM akan kembali melakukan mediasi dengan mengundang para pihak terkait kasus Wadas untuk berdialog.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai membuka pendaftaran bagi calon anggota/komisioner Komnas HAM periode 2022-2077

Komnas HAM menduga korban tewas di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin lebih dari 3 orang.

Komnas HAM akan meminta keterangan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di KPK.

Komnas HAM akan mendalami temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih mendalami jumlah orang yang pernah menghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan kekerasan sistematis terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.

Seperti diketahui, saat ini cuma dua unit kerangkeng yang ditemukan berada dalam kediaman pribadi Cana di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Terkuak dugaan perbudakan manusia yang dilakukan Bupati Langkat terhadap puluhan orang. Setidaknya terdapat 40 lelaki yang diduga diperbudak oleh Cana dengan menggunakan…

Langkah mengalihkan tugas dan fungsi penelitian Komnas HAM ke BRIN dinilai bentuk kesewenang-wenangan atau abuse of power oleh Serikat Pengajar HAM

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengatakan bahwa pemberian hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual diperbolehkan.