Indonesia memperingati Hari Konstitusi Indonesia setiap 18 Agustus atau satu hari setelah peringatan hari proklamasi kemerdekaan.

Komnas HAM mengecam seluruh bentuk tindakan teror, intimidasi, dan ancaman kekerasan.

Menurut Komnas HAM, ada beberapa poin yang secara spesifik belum dijelaskan dalam Perpres tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait pemberitaan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia yang dibuang ke laut…

Sejumlah peristiwa yang terjadi selama pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Komnas HAM menilai perusahaan besar juga perlu dipantau kesehatan keuangannya dan diberikan insentif untuk menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih…

Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua, ke Komnas HAM. Pengembalian berkas dilakukan karena masih kurang terpenuhinya…

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat penyidikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam…

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan konflik agraria bisa berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah berubah sikap. Mereka menolak adanya hukuman mati termasuk…

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan pemerintah tetap berpegang pada komitmen untuk mencari solusi terbaik.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bukan sesuatu yang haram.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyinggung tentang perlunya Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu…

Dia berharap biaya pembuatan sertifikat perkawinan tidak dibebankan kepada calon mempelai. Menurut dia pemerintah harus menanggung seluruh biaya penerbitan sertifikat tersebut.