Presiden Jokowi berkeyakinan UU Cipta Kerja akan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia.

Sri Mulyani menyoroti kedudukan hukum pihak yang mengajukan judicial review yang dinilai tidak tepat. Dia mengatakan bahwa UU No.2/2020 justru ditujukan untuk melindungi…

Gugatan yang diajukan RCTI dan iNews dinilai didasari motif ekonomi. Saat ini media sosial sudah menjadi saingan utama televisi.

Perkara pengujian konstitusionalitas UU No. 2/2020 yang diajukan oleh kubu mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin resmi diakhiri Mahkamah Konstitusi…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.

MK menolak permohonan uji materi UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alasan MK mengandaskan permohonan Din Syamsuddin dkk semata karena Perppu 1/2020 tidak lagi berlaku.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengingatkan, warga negara asing (WNA) tidak punya hak konstitusional, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan pengujian…

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan revisi UU Minerba ini tak memenuhi kriteria carry over atau pembahasan yang dapat dilanjutkan…

Bisnis, JAKARTA — Para pengadil di Mahkamah Konstitusi membayangkan komplikasi hukum dari permohonan awal kuasa hukum para korban PT First Anugerah Karya Wisata atau First…

Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada…

Jemaah korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel berharap respon positif dari Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sejumlah pengacara dan pegiat hukum…

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan penunjukan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunggu selesainya proses uji materi UU KPK yang…

Bagi pihak kontra, UU KPK anyar dianggap memperlemah pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pihak pendukung menilai beleid tersebut memperkuat lembaga antirasuah.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Senin (14/10/2019) dua pekan lalu, para pemohon belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Pasalnya, pengundangan beleid tersebut baru…