Kementerian PUPR memiliki 16 bendungan dengan potensi daya mencapai 147,04 megawatt untuk ditawarkan kepada swasta.

Sebanyak empat perusahaan asing maupun terafiliasi asing turut serta dalam proses pelelangan yang memperebutkan konsesi selama 25 tahun.

Peserta yang keberatan atas hasil evaluasi prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan mulai 12 sampai dengan 16 Agustus 2019

Belum lama ini, Badan Pengatur Jalan Tol membuka tender satu proyek jembatan tol dan siap membuka enam proyek jalan tol lain hingga Desember 2019. Pelelangan tujuh proyek…

Enam dari tujuh proyek yang akan dilelang merupakan usulan atau prakarsa dari badan usaha.

Sejak tahun lalu, sebanyak empat peserta dinyatakan lulus prakualifikasi dan layak mengikuti lelang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan dokumen lelang untuk lanjutan pembangunan tugu Mataram Metro yang berada…

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga saat ini sudah melakukan pelelangan dini sebanyak 1.050 paket proyek 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengatur kerja sama antarkontraktor dalam lingkup pelelangan paket konstruksi. Dalam beleid terbaru, kontraktor…

Langkah Kementerian PUPR menaikkan plafon nilai pekerjaan konstruksi bagi kontraktor kecil dan menengah akan menhghgairahkan pemain di daerah.

Peluang kontraktor kecil dan menengah dalam pelelangan paket pekerjaan konstruksi makin besar seiring perubahan segmentasi lelang.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat pelaksanaan lelang proyek untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2019.

Proyek sumber daya air memiliki progres yang bagus pada rencana pelelangan dini tahun anggaran 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Proyek sumber daya air memiliki progres yang bagus pada rencana pelelangan dini tahun anggaran 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengapresiasi langkah Pemprov DKI untuk melakukan swakelola atas beberapa program-program pembangunan di masyarakat.