JAKARTA — Produk yang memiliki sertifikasi halal di Indonesia diklaim baru mencapai 10% dari total jenis barang yang diperdagangkan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Mohamad Bawazeer berpendapat penerapan jaminan…

 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan di era globalisasi perdagangan saat ini, berbagai produk olahan dari dalam negeri maupun luar negeri begitu mudah masuk di…

Jaminan produk halal di Indonesia perlu ditingkatkan karena hingga kini baru sekitar 10% atau 688.615 produk yang memiliki sertifikat halal. 

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyatakan bahwa saat ini proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Tahu nama saya dari siapa,” ujar Rosemarie Sutjiati melalui pesan singkat WhatsApp ketika Bisnis mengonfirmasi identitas pemegang nomor ponsel yang dimaksud.n

Sucofindo diminta oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membantu memastikan standardisasi dan sertifikasi yang dijalankan oleh…

Hingga kini tercatat hanya 59 perusahaan restoran di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia. 

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaporkan, hingga kini tercatat hanya 59 perusahaan restoran di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal.

Perusahan luar negeri yang kerap mengimpor produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika rupanya kian tertarik untuk mengikuti pelatihan mengenai sistem jaminan halal di Indonesia.…

NUSA DUA Partisipan dari 65 perusahaan yang berasal dari 15 negara mengikuti pelatihan sistem jaminan halal internasional yang digelar Indonesia Halal Training dan Education…

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya. Dalam kesempatan itu, Nur Syam melaporkan terkait dengan Rancangan Peraturan…

Kegiatan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diklaim tengah ditunggu oleh sejumlah negara.

Kementerian Agama menargetkan penyelesaian peraturan pelaksana bagi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bisa rampung pertengahan tahun ini.