Kehadarian satgas ini adalah dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN tidak optimal dalam melakukan pengamanan Aset properti eks BPPN dan eks PT PPA.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada tahun 2000 telah menyebutkan bahwa skandal BLBI merugikan keuangan negara Rp138,442 triliun dari Rp144, 536…

Pekan ini Satgas BLBI mulai bergerak, sejumlah obligor telah dipanggil meski sebagian besar mangkir. Di sisi lain, mereka juga mulai menelusuri aset-aset obligor BLBI yang…

Aset pemerintah di Lippo Karawaci ini telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan.

Aset properti yang disita adalah milk eks debitur BLBI yaitu aset Lippo Karawaci eks Bank Lippo Group. Aset itu diserahkan sebagai pengurang kewajiban BLBI.

Untuk kasus BLBI, kelompok kerja satuan tugas (satgas) telah menguasai fisik dan aset negara pada eks BLBI. Setidaknya ada 50 bidang tanah dengan total lebih dari 5,2 juta…

Penyelesaian non pidana dalam perkara BLBI bukan hanya mengusik rasa keadilan. Tetapi juga menghapus fakta bahwa selama puluhan tahun negara dibebani oleh aksi para taipan…

Tommy Soeharto adalah salah satu pihak yang terkait dengan BLBI. Nilai utangnya disebut mencapai Rp2,61 triliun.

Hal ini dikarenakan pergerakan atau perpindahan dana obligor dapat dilacak melalui laporan pajak.

Pada April 2021 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No.6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara…

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa utang BLBI tersebut diberikan kepada bank-bank yang bermasalah saat krisis 1998, dengan total mencapai Rp147,4 triliun.

Total piutang yang mencapai Rp110,45 triliun, seluruhnya akan ditagih oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

MAKI meminta pengadilan membatalkan penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus BLBI Sjamsul Nursalim.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu dibentuk Presiden Joko Widodo pada 6 April 2021.