DKPP menilai perlakuan Hasyim Asy'ari kepada Pengadu di luar kewajaran relasi kerja.

DKPP memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya lantaran terbukti melakukan tindakan asusila.

DKPP resmi memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota PPLN Pemilu 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan tindakan asusila oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Ongku P. Hasibuan mengusulkan agar parpol menjadi pihak yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).

Jika dirunut ke belakang, perkara terkait asusila bukan pertama kali menjerat Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dilaporkan atas dugaan asusila terhadap perempuan yang bertugas sebagai PPLN ke DKPP pada Kamis (18/4/2024).

Ketua Bawaslu Rachmat Bagja diadukan atas pelanggaran kode etik sebab anggota Bawaslu Kabupaten Puncak diduga menjadi simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK tidak mau berkomentar lebih jauh terkait putusan DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Bawaslu menghormati keputusan DKPP yang memberikan sanksi terhadap KPU usai terbukti melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres

Anies merespons keputusn DKPP memberi sanksi Ketua KPU atas pelanggaran etik terkait pendaftaran Gibran sebagai cawapres

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak mewanti-wanti KPU agar menjalankan tugasnya dengan hati-hati.

Putusan DKPP melegitimasi bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat etik.

Pakar hukum dan Ketua DKPP menjelaskan alasan status cawapres Gibran tetap sah meskipun diloloskan lewat pelanggaran etik Ketua KPU

DKPP memberikan sanksi etik kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Senin (5/2/2024).