Meski menetapkan kenaikan UMP untuk 2021 menjadi Rp4,4 juta, pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.

Pemprov Jabar memastikan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Pengamat ketenagakerjaan menyebutkan beberapa alasan UMP 2021 perlu untuk dinaikkan dengan persentase yang wajar.

UMP Jateng 2021 yang diputuskan naik dinilai bisa menyelamatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari risiko defisit.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mengacu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap berpegang pada PP 78/2015 tentang Pengupahan, dalam menetapkan…

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sampai saat ini belum memutuskan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2021, apakah upah pekerja akan naik atau malah tetap dengan jumlah…

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan alasannya menerbitkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona…

Jika upah tidak naik dinilai akan lebih berdampak bagi perekonomian Jatim, pasalnya daya beli masyarakat semakin melemah di tengah pandemi Covid-19.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap pengusaha memiliki dana darurat."

Diana mengatakan ada sejumlah sektor yang sudah mulai menunjukkan tren positif atau bahkan produktifitasnya meningkat signifikan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat sudah me­­mutuskan upah minimum tak ada ke­­naikan meskipun buruh berharap ada peningkatan.

Menaker meminta para Gubernur menetapkan Upah Minimum tahun 2021 sama dengan tahun 2020 alias tidak ada kenaikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim serta Serikat Pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan bakal menambahkan empat item baru dalam komponen kebutuhan hidup layak yang digunakan sebagai landasan penetapan upah minimum 2021. Isu ini pun…

Penerapam upah minimum provinsi di wilayah Kalimantan dinilai tidak dapat diterapkan secara pukul rata. Klasterisasi atau pengelompokkan dinilai menjadi jalan keluar. Dengan…