Pengelola jaringan minimarket yang dikelola komunitas, seperti Zmart dan 212-Mart, hendaknya mendapat jaminan pasokan barang langsung dari produsen termasuk IKM.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tengah memproses kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Cilandak, Jakarta Selatan untuk mengembangkan usaha minimarket Z-Mart.
BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan akan menindaklanjuti minimarket yang beroperasi tanpa izin, bahkan akan menghentikan kegiatan usaha apabila izin yang digunakan tak…
Pemerintah Kota Balikpapan akan menindaklanjuti minimarket yang beroperasi tanpa izin, bahkan akan menghentikan kegiatan usaha apabila izin yang digunakan tak sesuai dengan…
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan memperluas jaringan Z-Mart, minimarket dengan konsep pemberdayaan masyarakat kurang mampu, baik sebagai pedagang maupun pembelinya.
Pemerintah bakal merilis Peraturan Presiden untuk memperketat aturan main bisnis ritel. Beleid tersebut akan mengatur pembatasan kepemilikan modal minimarket waralaba yang…
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melakukan pembatasan izin untuk pengembangan jaringan minimarket di kota tersebut.MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melakukan pembatasan…
Pemerintah dikabarkan sedang menggodok peraturan presiden yang mengatur pengendalian convenience store dan minimarket di setiap provinsi guna menjaga eksistensi pasar tradisional
Pemerintah dikabarkan sedang menggodok peraturan presiden yang mengatur pengendalian convenience store dan minimarket di setiap provinsi guna menjaga eksistensi pasar tradisional
Pemerintah diminta mempersiapkan alternatif bagi para pemasok barang ritel modern jika rencana pengetatan ekspansi minimarket dan convenience store direalisasikan
Pemprov DKI mencatat praktik minimarket liar di Jakarta terus menjamur meskipun penghentian pemberian izin sementara atau moratorium minimarket belum dicabut.
Rencana pembatasan minimarket yang sebelumnya dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan disambut baik oleh Kadin DKI Jakarta namun dengan catatan harus tegas dan konsisten…
JAKARTA— Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berharap pemerintah tidak membatasi jumlah convenience store dan minimarket di setiap provinsi, apalagi menuangkannya dalam aturan.