Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.
Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.
Tidak inklusifnya pertumbuhan ekonomi tercermin dari laju kenaikan non labor income lebih tinggi dari labor income, lalu jumlah kelas menengah terus menyusut.