Stimulus yang digelontorkan pemerintah dalam program subsidi uang muka dan subsidi bunga KPR belum mampu berdampak signifikan pada sektor properti hunian.

Relaksasi dari take home pay menjadi gaji pokok mempertimbangkan upah minimum regional tiap provinsi.

Selama ini, rumah bersubsidi hanya bisa diakses bagi MBR dengan penghasilan take home pay maksimum Rp8 juta per bulan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020.

Kendala yang ada saat ini, yaitu lahan di kota-kota besar sudah dikuasai pengembang besar.

Apersi berharap agar ada kesederhanaan dan kemudahan persyarakat untuk mendapatkan rumah MBR.

Pemberian stimulus dari Kementerian Keuangan senilai Rp30 triliun kepada perbankan yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Ssebanyak 4.000 unit rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR.

Pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan. Ditjen Perumahan Kementerian PUPR telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan…

Arus kas perusahaan pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dikhawatirkan tidak cukup untuk bertahan.

Pengembang hunian bersubsidi mempertanyakan keterlambatan dana pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berimplikasi hukum pada pihak…

Hal ini menyusul masih adanya keluhan dari para pengembang di daerah terkait dengan banyaknya proses administratif realisasi KPR FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah…

Pemerintah terus melanjutkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Wakil Presiden Ma`ruf Amin berharap kian banyak pekerja informal mendapat…

Proporsi pembangunan rumah tersebut adalah 70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 30 persen untuk non-MBR

Agar program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) bisa berjalan secara efektif, pemerintah harus memberi relaksasi.