Wacana pembentukan kabinet gemuk mencuat menjelang pelantikan Prabowo Subianto.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco mengungkapkan Prabowo Subianto masih memantau perkembangan dinamika politik sebelum merampungkan komposisi kabinet.

Pembentukan kabinet tanpa politikus atau Zaken Kabinet itu diterapkan ketika Indonesia masih menerapkan sistem parlimentarisme.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB soal alokasi anggaran kementerian baru pada 2025.

Menparekraf Sandiaga Uno menyebut masih belum mengetahui terkait dengan bocoran susunan menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Para investor menaruh harapan besar kepada menteri keuangan pemerintahan selanjutnya untuk menjaga kebijakan fiskal, demi keberlanjutan pasar modal.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk tetap mempertahankan struktur ideal 30-34 menteri dalam kabinet pemerintahannya.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku Presiden Jokowi menyetujui revisi UU Kementerian Negara yang menjadi inisiatif dari DPR.

Reaksi pro dan kontra mengemuka terhadap isu penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto.

Luhut Pandjaitan memberikan pesan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghindari orang-orang yang “toxic” dalam kepemimpinannya

Pakar meyakini jatah menteri Golkar Cs di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak akan berkurang meskipun PKB dan Nasdem merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran

Golkar menegaskan bahwa jumlah menteri di dalam pemerintahan anyar, merupakan hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo – Gibran.

Prabowo Subianto memberikan kode ajakan konsolidasi, bahwa kesamaan nilai dan tujuan bagi masyarakat dapat membuat para kontestan pilpres untuk bersatu.

Menteri BUMN Erick Thohir ikut menanggapi kabar nama-nama calon menteri keuangan pilihan Prabowo-Gibran.

Prabowo mempertimbangkan sejumlah mantan bankir untuk menempati kursi menteri keuangan, demi mendukung pelaksanaan janji-janji kampanyenya.