Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan tetap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait tarif PPN.
Terbitnya UU HPP memicu berbagai diskusi, salah satunya terkait ketentuan baru PPN. Pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 April 2022.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengkhawatirkan harga bahan pangan bakal terkerek ketika penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 11 persen pada April mendatang.
Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, sebelum melanjutkan atau menunda kenaikan…
DPR menilai perlu adanya kajian lebih lanjut terkait kenaikan PPN seiring dengan adanya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan menekan daya beli masyarakat.
CITA sebagai lembaga kajian perpajakan memberikan pandangan bahwa penundaan kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen pada April 2022 bukan merupakan langkah yang perlu diambil…
Kadin menilai bahwa inflasi sudah terjadi sudah terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Dalam satu tahun terakhir, terjadi tren kenaikan inflasi yang…
Mencermati perkembangan kondisi global dan dalam negeri, pemerintah perlu mengkaji kembali penerapan kenaikan PPN itu. Tingginya harga minyak dunia akibat sebagai dampak…
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi Ajib Hamdani menyampaikan rencana menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 1 April dinilai tidak ideal. Apa…
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa PPN final akan dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang bisa ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak. Tarif yang…
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah operator seluler mempertimbangkan untuk mengevaluasi tarif layanan, seiring dengan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 11% per…