Sejumlah pakar mewanti-wanti pemerintah mengenai ancaman gejolak politik dampak dari penurunan kelas menengah.

Manajemen UNVR menyatakan kenaikan PPN ke 12% tidak akan menjadi tantangan.

Survei bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo membatalkan atau merevisi kenaikan PPN jadi 12%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Simak penjelasan BTN mengenai penghapusan pajak properti hingga 16% di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menghapus PPN dan BPHTB sektor properti. Apa dampaknya?

Bisnis, JAKARTA — Tim presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari…

Ditjen Pajak Kemenkeu mengakui rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan UU No. 7/2021 tentang HPP.

Membandingkan dengan negara-negara di Asean, Indonesia termasuk negara dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tertinggi.

Pengamat menyoroti langkah pemerintah yang ingin menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan, namun di sisi lain menunda pajak karbon yang seharusnya berlaku 2022.

Ekonom Indef Drajad Wibowo mengatakan efek dari kenaikan PPN menjadi 12% bukan akan mengerek penerimaan pajak, justru akan menurunkan total PPN yang diterima.

Daftar program dan kebijakan yang dilimpahkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Mulai dari utang, IKN, hingga kenaikan PPN dan cukai rokok.

Kinerja emiten properti tampak prospektif hingga akhir semester II/2024. Namun, aral sudah menanti pada 2025.

Pemerintah memiliki fleksibiltas untuk tidak menaikkan PPN jadi 12% jika berdampak kepada masyarakat, seperti saat menunda kenaikan cukai rokok.

Gonjang-ganjing kelas menengah turun kasta semakin tergambar dari data terbaru, bahwa masyarakat terus makan tabungan dan daya belinya tertekan.