Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan tata kelola di sektor mineral dan batu bara.

Negara berpotensi rugi ratusan triliun karena pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban rehabilitasi lingkungan pasca tambang.

Jokowi meneken PP No. 25/2024 yang mengizinkan ormas mengelola pertambangan. Bagaimana sikap para ormas?

PT Bumi Resources, Tbk. (BUMI) mengoptimalkan digitalisasi untuk menunjang aspek keselamatan di area pertambangan.

Jokowi telah mengizinkan ormas untuk mengelola tambang usai meneken PP No. 25/2024. Begini sikap PP Muhammadiyah dan PBNU

Setelah RUPST, Vale Indonesia (INCO) berencana menyampaikan fokus bisnis 3 tahun mendatang, sekaligus strategi perusahaan ke depan.

PBNU telah mengajukan IUPK setelah pemerintah membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola tambang batu bara melalui PP No. 25/2024.

Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan tambang batu bara bekas Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah meyiapkan regulasi turunan yang mengatur tentang pemberian WIUP bagi ormas keagamaan

Menteri ESDM memberikan lampu hijau bagi Freeport Indonesia untuk memperpanjang IUPK mereka di tambang Papua hingga ketersidaan cadangannya habis.

ESDM mengungkapkan 6 ormas keagamaan yang bakal mengelaola IUP batu bara. Diantaranya adalah NU dan Muhammadiyah

Kementerian ESDM mengungkapkan besaran lahan tambang yang bakal dikelola oleh ormas keagamaan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) ormas tidak dapat dipindah tangan.

Harum Energy (HRUM) menargetkan produksi batu bara mencapai 6,1 juta ton di tahun 2024.

PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) menganggarkan belanja modal sebesar US$50 juta atau setara dengan Rp813,95 miliar (kurs jisdor Rp16.279) sepanjang 2024.