Kementerian ESDM mencatat sejak 2018, pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sifat intermiten atau tidak stabil mulai dikembangkan secara pesat.

Jadwal pengelolaan tiga wilayah kerja panas bumi mundur dari target karena penyelesaian proses lelang yang tak sesuai harapan awal. 

Rencana pemerintah dalam memperbaiki kebijakan tarif Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dinilai bakal mendukung iklim usaha.

Dua tahun sudah Flores, Nusa Tenggara Timur, ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi. Meski demikian, pemanfaatan panas bumi yang belum kunjung optimal berujung pada rendahnya…

Bisnis, JAKARTA—Sebanyak tiga wilayah kerja panas bumi kembali dilelang oleh pemerintah dengan jaminan lelang total Rp4 miliar. Nilai keekonomian proyek masih menjadi pertimbangan…

Kementerian ESDM menargetkan pemenang lelang tiga wilayah kerja panas bumi akan diperoleh pada Maret 2020. 

Dia memaparkan stasiun meteorologi yang berada di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara juga mencatatkan suhu udara maksimum terukur berkisar antara 35 C - 36.5 C pada periode…

Konstruksi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II berkapasitas 50 megawatt (MW) di Sumatra Selatan akan dilakukan tahun depan menyusul PLTP Lumut…

Bisnis, JAKARTA – Konstruksi pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II berkapasitas 50 MW di Sumatera Selatan akan dilakukan tahun depan menyusul PLTP Lumut…

Progres pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh telah mencapai 96 persen hingga kuartal II/2019.

Kementerian ESDM menyatakan mekanisme penugasan langsung untuk menggarap empat wilayah kerja panas bumi (WKP) akan lebih cepat daripada harus melakukan lelang.

Lelang empat wilayah kerja panas bumi yang sempat direncanakan mundur dari target, kini berganti menjadi penugasan ke badan usaha milik negara (BUMN).

Bisnis, JAKARTA — Komitmen investasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mulai berdatangan. Tarif beli dari PT PLN (Persero) masih jadi pengganjal…

PT Medco Energi Internasional Tbk. Medco mengaku perlu berpikir ulang dalam mengembangkan pembangkit panas bumi karena hingga saat ini, tarif jual beli tidak menarik. 

Meskipun memiliki potensi energi panas bumi yang besar, pemanfaatannya di Indonesia masih rendah. Regulasi pemerintah yang memberatkan dianggap sebagai salah satu hambatan.