Sejauh ini, kebijakan pemberantasan judi online belum maksimal dan seolah masih mencari-cari langkah yang tepat. Masyarakat dan perekonomian jadi korbannya.

Jokowi membantah pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online (judol).

BPK menemukan masih ada penyaluran bansos sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH seebsar Rp113,14 miliar.

BPK menemukan beberapa penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki perusahaan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana pemberian bansos kepada korban judi online berpotensi membuat penyaluran semakin tidak tepat sasaran.

Menko Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum memasukkan rencana pemberian bansos kepada korban judi online ke dalam anggaran.

Korban judi online bisa dapat bansos asalkan memenuhi syarat untuk tercatat dalam DTKS.

Penerima bansos hanya mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pemerintah mulai menyusun anggaran dan strategi untuk kelancaran program bansos beras di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bapanas mengajukan tambahan anggaran belanja 2025 sekitar Rp20,2 triliun termasuk di dalamnya untuk program bansos beras.

BPK melaporkan sejumlah masalah pada belanja bantuan sosial alias bansos senilai Rp963,64 miliar dari total realisasi Rp156,6 triliun.

PDIP mendorong revisi UU KPK karena menilai korupsi malah semakin tumbuh subur.

BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023 kepada DPR RI, Selasa (4/6/2024).

BPK menemukan bantuan sosial (bansos) senilai Rp208,52 miliar tidak kembali ke kas negara, meski tidak diterima keluarga penerima manfaat.

Presiden Jokowi telah menyetujui kontinuitas program bantuan sosial (bansos) pangan untuk beras pada 2024.