Proyek ini diharapkan menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi tanah yang berkelanjutan sesuai ketentuan.

PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah UU Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan…

Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh elemen dan tata cara hidup. Bukan hanya kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan, konsep tata ruang yang ramah dengan adaptasi…

Pemerintah menerbitkan PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diharapkan menjadi langkah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap…

Pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi mereka yang nekat melanggar tata ruang. Sanksi pidana pun disiapkan bagi para pelanggar tata ruang.

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menanggapi pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 1/2014 tentang RDTR dan Pertaturan Zonasi, Rabu (17/2/2021).

Dengan kebijakan baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat tidak dapat menjadikan aset peruntukan huniannya sebagai tempat usaha ke depan.

Patrol Taru merupakan aplikasi yang dapat di-download kedalam smartphone. Melalui Patrol Taru ini diharapkan banyak masyarakat yang akan melihat rencana detail tata ruang…

Kementerian ATR/BPN melakukan penyederhanaan produk RTR dengan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibuat secara digital.

Ada lima hal yang akan ditekankan dalam RPP turunan UU Cipta Kerja yang terkait dengan pengadaan lahan, izin kepemilikan lahan, tata ruang dan PSN. Berikut ini penjelasannya.

Salah satu perubahan wajah kota besar seperti Jakarta yang paling mudah ditemui adalah pergeseran peruntukan.

Kawasan Ibu Kota dan pendukung di sekitarnya sudah tidak bisa lagi dikelola secara kelembagaan dan terpisah, ditambah lagi perbedaan regulasi tingkat pusat dan daerah.

Rencana penerbitan rencana setail tata ruang telah dimasukkan menjadi salah satu poin dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah akan mempermudah penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan memperbaiki aturan melalui omnibus law.

Layanan penataan ruang di banyak daerah masih belum optimal. Dari 514 kabupaten/kota, terdapat 221 wilayah yang mencatatkan kinerja buruk.