RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban melalui Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban Kekerasan…

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemukan ada indikasi perdagangan orang dalam fenomena kerangkeng manusia Bupati Langkat.

Poin ketiga keluarga tidak akan menggugat jika terjadi sesuatu pada penghuni selama dalam kerangkeng.

Simak 7 temuan ganjil terkait Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin yang didapatkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) menduga Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginanginmemiliki lebih dari dua unit kerangkeng atau penjara di rumahnya.

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diduga punya lebih dari dua unit kerangkeng untuk mengurung manusia.

LPSK berharap kepolisian tidak terpengaruh oleh kuatnya sosok Terbut Rencana di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

LPSK mengungkap adanya dokumen yang berisi informasi bahwa penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin ternyata harus bayar.

Wakil Ketua LPSK mengatakan rehabilitasi 3.962 korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan pihaknya dalam 10 tahun terakhir bukan merupakan impunitas.

LPSK juga mendorong Polda Jabar untuk dapat mengungkapkan dugaan kejahatan lain yang dilakukan pelaku yakni eksploitasi ekonomi serta kejelasan aliran dananya.

PSK meminta seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian ATR/BPN dan kepolisian dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius untuk memberantas mafia tanah.

LPSK siap memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, dan pelapor untuk kepentingan proses peradilan, mulai dari proses penyidikan sampai peradilan.

Penghargaan itu diraih atas atas sumbangsih serta kontribusi positif terhadap kiprah perlindungan saksi dan korban.

LPSK menyatakan kesiapan memberikan perlindungan bagi para saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa penembakan yang menewaskan korban.

Para saksi kasus tindak pidana narkotika seringkali mendapatkan ancaman serius dari pihak tertentu agar tidak membongkar jaringan narkoba.