PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyalahkan delapan kementerian sebagai penyebab lamanya proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dewan pemakai jasa angkutan laut Indonesia (Depalindo) mengusulkan empat langkah untuk menekan masa inap barang atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok,Jakarta.

Pemerintah didesak segera memangkas dwelling time di Tanjung Priok guna melakukan efisiensi terhadap kalangan pengusaha.

Disepelekan ketika berkunjung di pelabuhan Tanjung Priok berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo tegas akan mencopot pejabat terkait kalau memang tidak bisa melayani dengan…

Menyikapi kekecewaan Presiden Joko Widodo terkait lamanya waktu inap kontainer (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 3 Kementerian langsung bergerak cepat merespons…

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak adanya payung hukum yang berkaitan dengan masa inap kontainer alias dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kementerian Koordinasi Kemaritiman menargetkan waktu post clearance setelah di Pelabuhan Tanjung Priok 1,5 hari sehingga dwelling time atau waktu penumpukan kontainer tetap…

Pemerintah optimistis penurunan waktu inventori dan dwelling time di pelabuhan akan memangkas ongkos logistik dari 24,6% PDB menjadi 15% dalam waktu tiga tahun.

Pemerintah Indonesia diharapkan lebih sigap dan aktif dalam sosialisasi regulasi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Pelabuhan Tanjung Priok memastikan usaha swasta dan para mitra kerja tetap bisa melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan, sepanjang memberikan efisiensi pada biaya logistik…

Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan penambahan Cikarang Dry Port (CDP) dan Pelabuhan Bitung sebagai pintu masuk baru untuk impor produk tertentu tidak ditujukan secara khusus…

Penambahan Cikarang Dry Port (CDP) dan Pelabuhan Bitung sebagai pintu masuk baru untuk impor produk tertentu dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan…

Memasuki pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015, seluruh perizinan importasi yang berhubungan dengan instansi pemerintah terkait diharapkan dapat dilakukan secara…

Pelaku usaha forwarder dan perusahaan jasa pengurusan transportasi dan kepabeanan (PPJK) mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai membenahi sistem layanan kepabeanan…

Kementerian Perdagangan mengklarifikasi dugaan bahwa proses perizinan impor dan preclearance yang memakan waktu lama menjadi pemicu utama lamanya waktu tunggu pelabuhan (dwelling…