ICW menilai sudah waktunya untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Ketua KPK Firli Bahuri

ICW mendorong Polda Metro Jaya agar segera mengumumkan tersangka dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi Kementan

ICW meminta kepada Polri agar membuka pengadaan alat sadap "Pegasus" yang disebut mengancam demokrasi.

ICW menilai kurangnya efektivitas KPK erat kaitannya dengan ulah parpol.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan permintaan informasi publik dari ICW.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno beralasan sibuk sehingga terlambat mengisi LHKPN. Atas kesalahannya itu, dia dilaporkan ICW ke MKD.

MKD akan menindaklanjuti laporan ICW soal 55 anggota DPR yang diduga tak patuh menyerahkan LHKPN.

ICW mengkhawatirkan ada konflik kepentingan jika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menangani kasus Rafael Alun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan banding ke PTUN untuk melawan tuntutan ICW terkait audit program JKN BPJS Kesehatan.

Kewenangan penyidik tunggal pidana keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai dapat memicu konflik kepentingan.

ICW menilai bahwa DPR secara gamblang melakukan upaya mendegradasi nilai independensi dan praktik intervensi politik terhadap MK dengan mencopot Hakim Aswanto.

Wapres meminta kasus dugaan korupsi dana BOP diusut tuntas melalui jalur hukum

ICW menemukan ada oknum parpol yang mengutip dana BOP hingga 30 persen dengan dalih untuk biaya pembangunan masjid

KPK mengajak masyarakat, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk ikut memburu Harun Masiku.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada empat modus yang paling banyak digunakan koruptor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun 2021.