Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan kembali mengusulkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada perubahan APBD DKI 2015 mendatang agar…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya hanya menyepakati pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI Jakarta untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja dalam…
DPRD DKI Jakarta segera mengagendakan untuk memanggil sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kinerjanya selama ini mendapatkan raport merah alias cenderung merugi…
Pemprov DKI Jakarta mewacanakan akan melepas kepemilikan sahamnya di 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya saat ini lantaran kinerjanya tidak maksimal dan cenderung…
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnamaakan mengkaji kemungkinan penggabungan beberapa BUMD yang tidak memberikan profit atau merugi. Menurutnya, pelaksanaan tersebut belum bisa…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi dan komisaris beberapa perusahaan pelat merahnya untuk memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Mana…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak lagi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan dana penyertaan modal pemerintah menjadi Rp10,75 triliun untuk delapan badan usaha milik daerah provinsi itu.
BUMD yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur dan properti ini akan memangkas anak perusahaan dari sembilan menjadi tiga anak perusahaan saja.
Pengesahan Perda BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya hanya dihadiri oleh 30 anggota DPRD dari jumlah 94 anggota DPRD. Padahal untuk mengesahkan perda harus dihadiri 2/3 anggota…
PT Food Station Tjipinang Jaya yang mendapatkan penetapan modal dasar sebesar Rp1,5 triliun ini dapat terus menjaga kestabilan dan ketersediaan harga serta pasokan pangan…
Total suntikan dana tersebut mencapai Rp4,9 triliun. Dua BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang disuntik dana sebesar Rp2 triliun dan PD Pengolahan Air Limbah…