Kasus judi online terjadi karena adanya kemudahan akses internet di kalangan masyarakat.

Candu permainan judi online telah menyesap keberbagai kalangan. Mulai dari wong cilik hingga ke pejabat politik di Senayan.

MUI mengecam praktik perjudian daring atau judi online yang dilakukan oleh ribuan anggota DPR dan DPRD.

Heru Budi Hartono  mewanti-wanti ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak terlibat dalam judi online.

Lima provinsi terbesar secara jumlah masyarakatnya yang sudah terpapar judi online, di mana yang pertama ialah Jawa Barat dengan jumlah pelaku 535.644 orang.

Lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, dan staf terungkap turut menjadi pemain judi online, dengan transaksi mencapai miliaran rupiah.

Polda Metro Jaya mengakui sulit memberantas judi online hingga ke akarnya karena servernya berada di luar negeri.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak, terdapat 535.644 orang yang menjadi pelaku judi online dengan nilai transaksi Rp3,8 triliun.

Perputaran uang judi online yang dilakukan lebih dari 1.000 anggota DPR mencapai ratusan miliar.

PPATK mengungkap lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat perjudian daring atau judi online.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pelaku dan transaksi judi online terbesar berdasarkan laporan PPATK

Jaringan judi online internasional dikendalikan oleh para bandar di Mekong Raya, salah satunya Kamboja.

Divisi Propam Polri telah menyediakan layanan saluran siaga atau hotline dengan nomor 0855-5555-4141 untuk melaporkan anggota yang terkait judi online.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan kendala penindakan terhadap sejumlah artis yang terlibat dalam promosi judi online.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperingatkan akan memecat tidak terhormat anggota kepolisian yang terlibat judi online.