Jumlah tenaga kerja Indonesia ilegal yang ditahan Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) terhitung per 1 Januari 2018 hingga 24 Mei mencapai 6.315 orang atau menempati urutan tertinggi.
BI Kediri mengajak stakeholder, seperti BNP2TKI, pemda, Kementerian Luar Negeri bersama-sama mengereyok secara bersama untuk mengatasi permasalahan TKI.
Komitmen Pemerintah China untuk memanfaatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dalam perusahaannya yang beroperasi di Tanah Air perlu ditindaklanjuti dengan implementasi…
Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam bertekad segera menyelesaikan draf nota kesepahaman terkait penempatan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Brunei.
Uang hasil remitansi dari para pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI asal Jawa Tengah (Jateng) dinilai masih belum memberikan dampak positif bagi penerimanya di Indonesia.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengharapkan pemerintah untuk lebih gencar menyosialisasikan bahaya menjadi seorang tenaga kerja Indonesia nonprosedural.
Kementerian Luar Negeri tengah membuat aplikasi bernama Safe Travel untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), terutama tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri agar terhindar…
Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia menjadi salah satu opsi di tengah polemik pembaruan nota kesepahaman tentang…
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Kamis, (19/4/2018) memulangkan 196 WNI/PMI dari rumah detensi/Pusat Tahanan Sementara (PTS) Imigrasi…
JAKARTA Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang sangat terdampak akibat melemahnya harga minyak dunia. Negara berbentuk kerajaan itu tengah berjuang mendiversifikasi…
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkirakan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal daerah itu yang tidak memiliki dokumen resmi atau ilegal mencapai 100.000…
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kuwait memfasilitasi pemulangan 27 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah (undocumented dan overstayers) ke Tanah…
Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi ternyata sudah merevisi peraturan tentang tenaga kerja asingnya, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).